| SOFTWARE POIN PELANGGARAN MI NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN MI NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN MI NEGERI
Software Poin Pelanggaran MI NEGERI merupakan perangkat lunak yang bermanfaat guna kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang memuat dari menu-menu guna merekam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai menu-menu lain yang menyertainya dan sudah support sms gatewai guna sms otomatic ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini ialah merupakan fitur yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan guna merekam pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka otomatic akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam basis data yang bisa dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data bisa dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem guna sms gatewai, maka akan bisa jalan sendiri sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun bisa dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang menginginkan mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya ialah merupakan sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya ialah merupakan sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN MI NEGERI
Free Download gratis software poin pelanggaran mi negeri program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran mi negeri yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran mi negeri hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran mi negeri harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran mi negeri baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran mi negeri, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran mi negeri, crack software poin pelanggaran mi negeri atau cracking software poin pelanggaran mi negeri, hack software poin pelanggaran mi negeri atau hacking software poin pelanggaran mi negeri, sniffing software poin pelanggaran mi negeri, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran mi negeri.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran mi negeri bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM MI NEGERI
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim mi negeri yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin mi negeri mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang bisa diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam mi negeri efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala mi negeri dan guru terhadap kebijakan disiplin mi negeri, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin mi negeri.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati guna merubah perilaku siswa di mi negeri dan bukan sekedar sarana yang dipakai guna mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu guna membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan metode menciptakan kondisi mi negeri yang bisa membuat semua personil mi negeri guna taat dan patuh secara sadar guna mengikuti poin pelanggaran yang ada dimi negeri tersebut. Misalnya poin pelanggaran guna masuk mi negeri jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang mi negeri ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan guna masuk ke lingkungan mi negeri jika terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kemi negeri atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang mi negeri bisa dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil mi negeri termasuk guru, staf dan kepala mi negeri. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran mi negeri dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi mi negeri.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala mi negeri).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen mi negeri dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran mi negeri hendaknya tetap memberi ruang guna pengembangan kreativitas warga mi negeri dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu diprogram satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan guna berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala mi negeri dalam rangka pengembangan mi negeri.
Poin Pelanggaran mi negeri jangan hanya diprogram berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga mi negeri dengan sanksi yang sangat jelas yang bisa membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan mi negeri yang bisa membuat orang guna tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan guna menertibkan warga mi negeri dari segi nyata saja, tetapi juga guna membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu mempunyai nilai kebenaran sehingga perlu guna ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan guna membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga mi negeri lainnya. Di SD, sasaran seperti ini bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga mi negeri. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang bisa dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran bisa diprogram dalam berbagai bentuk. Contoh model yang bisa dipakai guna siswa merupakan model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari mi negeri.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari mi negeri.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan yaitu konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang menginginkan ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya diprogram dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala mi negeri, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, mi negeri juga bisa membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga mi negeri guna memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran mi negeri.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran mi negeri sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan guna memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang sudah disusun, disepakati dan disahkan kepala mi negeri hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga mi negeri, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite mi negeri. Mi Negeri perlu memastikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang sudah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi guna orang tua siswa dan pengurus komite mi negeri bisa dilakukan dengan metode mengirimkan poin pelanggaran yang sudah diprogram dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran mi negeri bisa diprogram dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding mi negeri dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan mi negeri agar bisa senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga mi negeri.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran yaitu pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak mi negeri dalam menegakkan poin pelanggaran yang sudah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi jika tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim mi negeri. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran mi negeri berlaku guna semua unsur yang ada dimi negeri tidak terkecuali kepala mi negeri ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan mi negeri yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala mi negeri, guru, dan warga mi negeri lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di mi negeri.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada dimi negeri mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga mi negeri guna menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib mi negeri dilakukan kepala mi negeri atau wakil kepala mi negeri urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di mi negeri guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan guna pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal mi negeri maupun di lingkungan luar mi negeri.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala mi negeri mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor mi negeri, pengurus OSIS, dan wakil komite mi negeri.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala mi negeri setelah semua upaya persuasi guna perbaikan perilaku sudah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan bisa diberikan kepada warga mi negeri dalam rangka penegakan poin pelanggaran mi negeri seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana mi negeri tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga bisa memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran mi negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar