| SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMK NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMK NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMK NEGERI
Software Poin Pelanggaran SMK NEGERI kami definisikan perangkat lunak yang berguna guna kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang terdiri dari fitur guna mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai fitur lain yang menyertainya dan telah support sms gatewai guna sms otomatic ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini merupakan fitur-fitur yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan guna mencatat pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka otomatic akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam basis data yang dapat dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data dapat dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem guna sms gatewai, maka akan otomasi sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun dapat dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang tertarik mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya merupakan sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya merupakan sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMK NEGERI
Free Download gratis software poin pelanggaran smk negeri program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran smk negeri yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran smk negeri hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran smk negeri harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran smk negeri baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran smk negeri, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran smk negeri, crack software poin pelanggaran smk negeri atau cracking software poin pelanggaran smk negeri, hack software poin pelanggaran smk negeri atau hacking software poin pelanggaran smk negeri, sniffing software poin pelanggaran smk negeri, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran smk negeri.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran smk negeri bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM SMK NEGERI
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim smk negeri yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin smk negeri memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang dapat diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam smk negeri efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala smk negeri dan guru terhadap kebijakan disiplin smk negeri, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin smk negeri.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati guna merubah perilaku siswa di smk negeri dan bukan sekedar sarana yang dimanfaatkan guna mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu guna membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik menciptakan kondisi smk negeri yang dapat membuat semua personil smk negeri guna taat dan patuh secara sadar guna mengikuti poin pelanggaran yang ada dismk negeri tersebut. Misalnya poin pelanggaran guna masuk smk negeri jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang smk negeri ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan guna masuk ke lingkungan smk negeri umpama saja terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kesmk negeri atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang smk negeri dapat dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil smk negeri termasuk guru, staf dan kepala smk negeri. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan terdiri dari tiga kegiatan pokok, ialah penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran smk negeri dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi smk negeri.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala smk negeri).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen smk negeri dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran smk negeri hendaknya tetap memberi ruang guna pengembangan kreativitas warga smk negeri dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu diciptakan satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan guna berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala smk negeri dalam rangka pengembangan smk negeri.
Poin Pelanggaran smk negeri jangan hanya diciptakan berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga smk negeri dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan smk negeri yang dapat membuat orang guna tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan guna menertibkan warga smk negeri dari segi fisik saja, tetapi juga guna membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu guna ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan guna membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga smk negeri lainnya. Di SD, sasaran seperti ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga smk negeri. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang dapat dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran dapat diciptakan dalam berbagai bentuk. Contoh model yang dapat dimanfaatkan guna siswa kami definisikan model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari smk negeri.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari smk negeri.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan ialah konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang tertarik ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya diciptakan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala smk negeri, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, smk negeri juga dapat membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga smk negeri guna memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran smk negeri.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran smk negeri sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan guna memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala smk negeri hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga smk negeri, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite smk negeri. Smk Negeri perlu memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang telah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi guna orang tua siswa dan pengurus komite smk negeri dapat dilakukan dengan teknik mengirimkan poin pelanggaran yang telah diciptakan dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran smk negeri dapat diciptakan dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding smk negeri dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan smk negeri agar dapat senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga smk negeri.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran ialah pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak smk negeri dalam menegakkan poin pelanggaran yang telah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi umpama saja tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim smk negeri. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran smk negeri berlaku guna semua unsur yang ada dismk negeri tidak terkecuali kepala smk negeri ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan smk negeri yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala smk negeri, guru, dan warga smk negeri lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di smk negeri.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada dismk negeri mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga smk negeri guna menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib smk negeri dilakukan kepala smk negeri atau wakil kepala smk negeri urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di smk negeri guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan guna pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal smk negeri maupun di lingkungan luar smk negeri.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala smk negeri mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor smk negeri, pengurus OSIS, dan wakil komite smk negeri.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala smk negeri setelah semua upaya persuasi guna perbaikan perilaku telah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan dapat diberikan kepada warga smk negeri dalam rangka penegakan poin pelanggaran smk negeri seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana smk negeri tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga dapat memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran smk negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar