| SOFTWARE POIN PELANGGARAN MTS NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN MTS NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN MTS NEGERI
Software Poin Pelanggaran MTS NEGERI ialah merupakan perangkat lunak yang bermanfaat diperuntukkan kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang terdiri dari fitur diperuntukkan merekam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai fitur lain yang menyertainya dan sudah support sms gatewai diperuntukkan sms otomasi ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini merupakan fasilitas menu yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan diperuntukkan merekam pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka otomasi akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam basis data yang bisa dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data bisa dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem diperuntukkan sms gatewai, maka akan otomasi sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun bisa dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang ingin mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya merupakan sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya merupakan sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN MTS NEGERI
Free Download gratis software poin pelanggaran mts negeri program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran mts negeri yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran mts negeri hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran mts negeri harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran mts negeri baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran mts negeri, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran mts negeri, crack software poin pelanggaran mts negeri atau cracking software poin pelanggaran mts negeri, hack software poin pelanggaran mts negeri atau hacking software poin pelanggaran mts negeri, sniffing software poin pelanggaran mts negeri, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran mts negeri.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran mts negeri bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM MTS NEGERI
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim mts negeri yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin mts negeri memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang bisa diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam mts negeri efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala mts negeri dan guru terhadap kebijakan disiplin mts negeri, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin mts negeri.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati diperuntukkan merubah perilaku siswa di mts negeri dan bukan sekedar sarana yang dipergunakan diperuntukkan mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu diperuntukkan membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan metode menciptakan kondisi mts negeri yang bisa membuat semua personil mts negeri diperuntukkan taat dan patuh secara sadar diperuntukkan mengikuti poin pelanggaran yang ada dimts negeri tersebut. Misalnya poin pelanggaran diperuntukkan masuk mts negeri jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang mts negeri ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan diperuntukkan masuk ke lingkungan mts negeri seumpama terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kemts negeri atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang mts negeri bisa dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil mts negeri termasuk guru, staf dan kepala mts negeri. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan meliputi tiga kegiatan pokok, adalah penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran mts negeri dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi mts negeri.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala mts negeri).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen mts negeri dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran mts negeri hendaknya tetap memberi ruang diperuntukkan pengembangan kreativitas warga mts negeri dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu diciptakan satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan diperuntukkan berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala mts negeri dalam rangka pengembangan mts negeri.
Poin Pelanggaran mts negeri jangan hanya diciptakan berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga mts negeri dengan sanksi yang sangat jelas yang bisa membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan mts negeri yang bisa membuat orang diperuntukkan tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan diperuntukkan menertibkan warga mts negeri dari segi fisik saja, tetapi juga diperuntukkan membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu diperuntukkan ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan diperuntukkan membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga mts negeri lainnya. Di SD, sasaran seperti ini bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga mts negeri. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang bisa dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran bisa diciptakan dalam berbagai bentuk. Contoh model yang bisa dipergunakan diperuntukkan siswa ialah merupakan model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari mts negeri.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari mts negeri.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang ingin ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya diciptakan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala mts negeri, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, mts negeri juga bisa membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga mts negeri diperuntukkan memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran mts negeri.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran mts negeri sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan diperuntukkan memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang sudah disusun, disepakati dan disahkan kepala mts negeri hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga mts negeri, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite mts negeri. Mts Negeri perlu memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang sudah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi diperuntukkan orang tua siswa dan pengurus komite mts negeri bisa dilakukan dengan metode mengirimkan poin pelanggaran yang sudah diciptakan dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran mts negeri bisa diciptakan dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding mts negeri dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan mts negeri agar bisa senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga mts negeri.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran adalah pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak mts negeri dalam menegakkan poin pelanggaran yang sudah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi seumpama tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim mts negeri. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran mts negeri berlaku diperuntukkan semua unsur yang ada dimts negeri tidak terkecuali kepala mts negeri ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan mts negeri yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala mts negeri, guru, dan warga mts negeri lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di mts negeri.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada dimts negeri mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga mts negeri diperuntukkan menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib mts negeri dilakukan kepala mts negeri atau wakil kepala mts negeri urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di mts negeri guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan diperuntukkan pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal mts negeri maupun di lingkungan luar mts negeri.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala mts negeri mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor mts negeri, pengurus OSIS, dan wakil komite mts negeri.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala mts negeri setelah semua upaya persuasi diperuntukkan perbaikan perilaku sudah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan bisa diberikan kepada warga mts negeri dalam rangka penegakan poin pelanggaran mts negeri seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana mts negeri tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga bisa memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran mts negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar