| SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMP NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMP NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMP NEGERI
Software Poin Pelanggaran SMP NEGERI terdefinisi perangkat lunak yang berguna untuk kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang memuat dari menu untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai menu lain yang menyertainya dan telah support sms gatewai untuk sms kerja sendiri ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini terdefinisi fitur-fitur yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan untuk mencatat pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka kerja sendiri akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam database yang bisa dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data bisa dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem untuk sms gatewai, maka akan otomatis sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun bisa dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang menginginkan mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya terdefinisi sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya terdefinisi sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMP NEGERI
Free Download gratis software poin pelanggaran smp negeri program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran smp negeri yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran smp negeri hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran smp negeri harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran smp negeri baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran smp negeri, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran smp negeri, crack software poin pelanggaran smp negeri atau cracking software poin pelanggaran smp negeri, hack software poin pelanggaran smp negeri atau hacking software poin pelanggaran smp negeri, sniffing software poin pelanggaran smp negeri, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran smp negeri.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran smp negeri bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM SMP NEGERI
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim smp negeri yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin smp negeri mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang bisa diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam smp negeri efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala smp negeri dan guru terhadap kebijakan disiplin smp negeri, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin smp negeri.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati untuk merubah perilaku siswa di smp negeri dan bukan sekedar sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu untuk membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan metode menciptakan kondisi smp negeri yang bisa membuat semua personil smp negeri untuk taat dan patuh secara sadar untuk mengikuti poin pelanggaran yang ada dismp negeri tersebut. Misalnya poin pelanggaran untuk masuk smp negeri jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang smp negeri ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan smp negeri umpama saja terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kesmp negeri atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang smp negeri bisa dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil smp negeri termasuk guru, staf dan kepala smp negeri. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan meliputi tiga kegiatan pokok, ialah merupakan penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran smp negeri dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi smp negeri.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala smp negeri).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen smp negeri dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran smp negeri hendaknya tetap memberi ruang untuk pengembangan kreativitas warga smp negeri dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu dirancang satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala smp negeri dalam rangka pengembangan smp negeri.
Poin Pelanggaran smp negeri jangan hanya dirancang berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga smp negeri dengan sanksi yang sangat jelas yang bisa membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan smp negeri yang bisa membuat orang untuk tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan untuk menertibkan warga smp negeri dari segi nyata saja, tetapi juga untuk membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu mempunyai nilai kebenaran sehingga perlu untuk ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan untuk membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga smp negeri lainnya. Di SD, sasaran seperti ini bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga smp negeri. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang bisa dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran bisa dirancang dalam berbagai bentuk. Contoh model yang bisa dipergunakan untuk siswa terdefinisi model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari smp negeri.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari smp negeri.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan ialah merupakan konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang menginginkan ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya dirancang dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala smp negeri, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, smp negeri juga bisa membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga smp negeri untuk memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran smp negeri.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran smp negeri sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala smp negeri hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga smp negeri, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite smp negeri. Smp Negeri perlu memastikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang telah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi untuk orang tua siswa dan pengurus komite smp negeri bisa dilakukan dengan metode mengirimkan poin pelanggaran yang telah dirancang dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran smp negeri bisa dirancang dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding smp negeri dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan smp negeri agar bisa senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga smp negeri.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran ialah merupakan pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak smp negeri dalam menegakkan poin pelanggaran yang telah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi umpama saja tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim smp negeri. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran smp negeri berlaku untuk semua unsur yang ada dismp negeri tidak terkecuali kepala smp negeri ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan smp negeri yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala smp negeri, guru, dan warga smp negeri lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di smp negeri.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada dismp negeri mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga smp negeri untuk menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib smp negeri dilakukan kepala smp negeri atau wakil kepala smp negeri urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di smp negeri guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan untuk pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal smp negeri maupun di lingkungan luar smp negeri.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala smp negeri mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor smp negeri, pengurus OSIS, dan wakil komite smp negeri.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala smp negeri setelah semua upaya persuasi untuk perbaikan perilaku telah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan bisa diberikan kepada warga smp negeri dalam rangka penegakan poin pelanggaran smp negeri seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana smp negeri tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga bisa memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran smp negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar