| SOFTWARE POIN PELANGGARAN SD NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SD NEGERI + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SD NEGERI
Software Poin Pelanggaran SD NEGERI merupakan perangkat lunak yang berguna untuk kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang memuat dari menu-menu untuk mendata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai menu-menu lain yang menyertainya dan sudah support sms gatewai untuk sms otomatic ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini ialah merupakan fitur yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan untuk mendata pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka otomatic akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam basisdata yang dapat dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data dapat dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem untuk sms gatewai, maka akan automatis sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun dapat dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang ingin mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya ialah merupakan sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya ialah merupakan sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN SD NEGERI
Free Download gratis software poin pelanggaran sd negeri program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran sd negeri yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran sd negeri hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran sd negeri harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran sd negeri baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran sd negeri, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran sd negeri, crack software poin pelanggaran sd negeri atau cracking software poin pelanggaran sd negeri, hack software poin pelanggaran sd negeri atau hacking software poin pelanggaran sd negeri, sniffing software poin pelanggaran sd negeri, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran sd negeri.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran sd negeri bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM SD NEGERI
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim sd negeri yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin sd negeri mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang dapat diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam sd negeri efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala sd negeri dan guru terhadap kebijakan disiplin sd negeri, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin sd negeri.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati untuk merubah perilaku siswa di sd negeri dan bukan sekedar sarana yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu untuk membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi sd negeri yang dapat membuat semua personil sd negeri untuk taat dan patuh secara sadar untuk mengikuti poin pelanggaran yang ada disd negeri tersebut. Misalnya poin pelanggaran untuk masuk sd negeri jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang sd negeri ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan sd negeri andai terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kesd negeri atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang sd negeri dapat dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil sd negeri termasuk guru, staf dan kepala sd negeri. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan meliputi tiga kegiatan pokok, itu adalah penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran sd negeri dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi sd negeri.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala sd negeri).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen sd negeri dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran sd negeri hendaknya tetap memberi ruang untuk pengembangan kreativitas warga sd negeri dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu diciptakan satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala sd negeri dalam rangka pengembangan sd negeri.
Poin Pelanggaran sd negeri jangan hanya diciptakan berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga sd negeri dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan sd negeri yang dapat membuat orang untuk tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan untuk menertibkan warga sd negeri dari segi nyata saja, tetapi juga untuk membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu mempunyai nilai kebenaran sehingga perlu untuk ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan untuk membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga sd negeri lainnya. Di SD, sasaran seperti ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga sd negeri. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang dapat dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran dapat diciptakan dalam berbagai bentuk. Contoh model yang dapat dimanfaatkan untuk siswa merupakan model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari sd negeri.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari sd negeri.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan itu adalah konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang ingin ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya diciptakan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala sd negeri, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, sd negeri juga dapat membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga sd negeri untuk memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran sd negeri.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran sd negeri sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang sudah disusun, disepakati dan disahkan kepala sd negeri hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga sd negeri, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite sd negeri. Sd Negeri perlu memastikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang sudah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi untuk orang tua siswa dan pengurus komite sd negeri dapat dilakukan dengan cara mengirimkan poin pelanggaran yang sudah diciptakan dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran sd negeri dapat diciptakan dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding sd negeri dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan sd negeri agar dapat senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga sd negeri.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran itu adalah pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak sd negeri dalam menegakkan poin pelanggaran yang sudah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi andai tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim sd negeri. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran sd negeri berlaku untuk semua unsur yang ada disd negeri tidak terkecuali kepala sd negeri ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan sd negeri yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala sd negeri, guru, dan warga sd negeri lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di sd negeri.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada disd negeri mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga sd negeri untuk menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib sd negeri dilakukan kepala sd negeri atau wakil kepala sd negeri urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di sd negeri guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan untuk pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal sd negeri maupun di lingkungan luar sd negeri.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala sd negeri mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor sd negeri, pengurus OSIS, dan wakil komite sd negeri.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala sd negeri setelah semua upaya persuasi untuk perbaikan perilaku sudah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan dapat diberikan kepada warga sd negeri dalam rangka penegakan poin pelanggaran sd negeri seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana sd negeri tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga dapat memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran sd negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar