| SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMPN + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS |
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMPN + SMS KE ORANG TUA WALI MURID OTOMATIS
SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMPN
Software Poin Pelanggaran SMPN ialah merupakan perangkat lunak yang berfungsi diperuntukkan kebutuhan di bagian administrasi poin pelanggaran siswa yang terdiri dari menu-menu diperuntukkan mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai menu-menu lain yang menyertainya dan telah support sms gatewai diperuntukkan sms kerja sendiri ke orang tua, wali kelas, dan siswa juka terjadi pelanggaran.
Berikut ini itu adalah menu-menu yang tersedia:
TATA TERTIB
Digunakan diperuntukkan mencatat pelanggaran siswa. Kronologinya: Data siswa yang melanggar poin pelanggaran diketikkan nomor induknya maka kerja sendiri akan muncul data detail siswa tersebut dan saldo poin siswa juga akan muncul. Lalu dimasukkan kode pelanggarannya, maka penjelasan pelanggaran, jumlah pelanggaran dalam satu kategori, jumlah pelanggaran keseluruhan dan saldo poin baru siswa akan nampak. Lalu disimpan, maka data pelanggaran siswa tersebut akan tercatat dalam database yang dapat dicetak dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lembaran nota. Data dapat dieksport ke Ms Excel. Jika di komputer/laptop tersebut dipasang modem diperuntukkan sms gatewai, maka akan otomasi sms data pelanggaran ke siswa, wali kelas dan orang tua.
Contoh SMS:
+6285646585000
SMKN1KotaAnda
11-01-2016 11:11:01
01189/00081.064
Aditya Annan
P1.1
Datang terlambat dari
P1.1X
Diberi peringatan oleh
Poin:5
Saldo Poin:5
Jika nomor HP siswa, wali kelas, orang tua terdata di database, maka sms tersebut dikirim 3 kali ke masing-masing pihak tersebut.
CEK SALDO POIN
Siswa, orang tua, wali kelas atau siapapun dapat dengan mudah cek saldo poin siswa cukup dengan sms ke nomor hp server poin pelanggaran. Formatnya adalah:
CEKPOIN#noinduk
atau
POIN#noinduk
Misal, seseorang menginginkan mengetahui saldo poin dengan nomor induk: 01202/00094.064
Maka sms-nya itu adalah sebagai berikut: cekpoin#01202/00094.064 atau poin#01202/00094.064
Contoh balasan sms-nya itu adalah sebagai berikut:
+6285646585000
SMKN 1KotaAnda
11-01-2016 11:38:18
NIS: 01202/00094.064
Nama: AUDY CHOIRUZ ZAMANI
Saldo Poin: 5
Link download: http://indoaplikasi.com/software/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).zip
Link informasi produk: http://indoaplikasi.com/software-tata-tertib-sekolah-(tatib-1a).php
VIDEO SOFTWARE POIN PELANGGARAN SMPN
Free Download gratis software poin pelanggaran smpn program aplikasi database versi trial percobaan belum full version bukan bajakan crack patch keygen hack sniffing bobol jebol kode aktivasi serial number.
Artinya begini:
software poin pelanggaran smpn yang kami sediakan bisa didownload versi trialnya secara gratis tanpa kami kenakan biaya.
Versi trial software poin pelanggaran smpn hanya untuk percobaan apakah menu yang ada sesuai apa tidak dengan kebutuhan.
Jika dirasa cocok maka untuk menggunakan software poin pelanggaran smpn harus membeli lisensi sesuai harga yang ditetapkan.
Tidak diperkenankan menggunakan versi bajakan software poin pelanggaran smpn baik itu bobol kode aktivasi software poin pelanggaran smpn, jebol kode aktivasi software poin pelanggaran smpn, crack software poin pelanggaran smpn atau cracking software poin pelanggaran smpn, hack software poin pelanggaran smpn atau hacking software poin pelanggaran smpn, sniffing software poin pelanggaran smpn, unpack, ollydebug reverse enginering, keygen software poin pelanggaran smpn.
Jadi untuk mencoba software poin pelanggaran smpn bisa download gratis, untuk menggunakan harus membeli lisensi.
POIN PELANGGARAN DAN KEDISIPLINAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN IKLIM SMPN
Poin Pelanggaran dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim smpn yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Penelitian Moedjiarto (1990) mengungkapkan bahwa karakteristik poin pelanggaran dan kebijakan disiplin smpn mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik siswa. Pada dasarnya poin pelanggaran dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku siswa yang dapat diterima, prosedur disiplin, dan sanksisanksinya (ESCN, 1987 seperti dikutip oleh Moedjiarto, 1990). Witte dan Walsh (1990) mengemukakan dua dimensi penting kedisiplinan yang dilaksanakan dalam smpn efektif, yaitu: (1) persetujuan kepala smpn dan guru terhadap kebijakan disiplin smpn, dan (2) dukungan yang diberkan kepada guru bilamana mereka melaksanakan peraturan disiplin smpn.
Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati diperuntukkan merubah perilaku siswa di smpn dan bukan sekedar sarana yang digunakan diperuntukkan mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu diperuntukkan membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi smpn yang dapat membuat semua personil smpn diperuntukkan taat dan patuh secara sadar diperuntukkan mengikuti poin pelanggaran yang ada dismpn tersebut. Misalnya poin pelanggaran diperuntukkan masuk smpn jam 07.0007.15. San bila melewati jam tersebut pintu gerbang smpn ditutup rapat, siapapun tidak diperbolehkan diperuntukkan masuk ke lingkungan smpn jika terlambat, kecuali tamu yang akan berkunjung kesmpn atau ada hal lain yang mendesak sehingga pintu gerbang smpn dapat dibuka. Aturan itu harus konsisten dilaksanakan dan diberlakukan kepada semua personil smpn termasuk guru, staf dan kepala smpn. Indikatorindikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan poin pelanggaran dan kedisiplinan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu penyusunan poin pelanggaran, sosialisasi poin pelanggaran, dan penegakan poin pelanggaran.
A. Penyusunan Poin Pelanggaran
Beberapa pedoman umum dalam menyusun poin pelanggaran smpn dikemukakan sebagai berikut.
Penyusunan poin pelanggaran melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi smpn.
Semua aturan disiplin dan tatatertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala smpn).
Penyusunan poin pelanggaran harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen smpn dan konsisten dengan peraturan dan poin pelanggaran yang berlaku.
Poin Pelanggaran smpn hendaknya tetap memberi ruang diperuntukkan pengembangan kreativitas warga smpn dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Jika perlu dihadirkan satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kesempatan diperuntukkan berkreasi atau memberi saran kepada guru, pegawai dan kepala smpn dalam rangka pengembangan smpn.
Poin Pelanggaran smpn jangan hanya dihadirkan berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga smpn dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan smpn yang dapat membuat orang diperuntukkan tidak melakukan pelanggaran.
Poin Pelanggaran yang ada jangan sampai hanya dilakukan diperuntukkan menertibkan warga smpn dari segi nyata saja, tetapi juga diperuntukkan membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa poin pelanggaran itu mempunyai nilai kebenaran sehingga perlu diperuntukkan ditaati.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya terutama diarahkan diperuntukkan membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (selfdicipline) dan warga smpn lainnya. Di SD, sasaran seperti ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelaskelas awal.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga smpn. Untuk siswa misalnya, perlu ada kesepakatan mengenai batas wajar tentang perilaku yang dapat dikategorikan nakal atau melanggar poin pelanggaran.
Format penyusunan aturan disiplin dan poin pelanggaran dapat dihadirkan dalam berbagai bentuk. Contoh model yang dapat digunakan diperuntukkan siswa ialah merupakan model penambahan skor dan pengurangan skor:
§ Model penambahan skor. Dalam model ini, ditetapkan skor denda maksimum, misalnya 100 poin, sebagai batas toleransi. Siswa yang mencapai skor 100 akan terancam dikeluarkan dari smpn.
§ Model pengurangan skor. Dalam model ini setiap siswa diberi skor modal awal, misalnya 100 poin. Setiap pelanggaran akan berakibat pengurangan skor, dan siswa yang mencapai skor nihil akan terancam dikeluarkan dari smpn.
Dalam model seperti yang disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan yaitu konsekuensi yang muncul dari setiap penambahan dan/atau pengurangan skor. Jangan sampai, mental disiplin yang menginginkan ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran beserta sanksisanksinya dihadirkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala smpn, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut.
Selain peraturan tentang pemberian sanksi, smpn juga dapat membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga smpn diperuntukkan memotivasi mereka mentaati disiplin dan poin pelanggaran smpn.
B. Sosialisasi Poin Pelanggaran
Pelaksanaan poin pelanggaran smpn sangat tergantung pada pemahaman pihakpihak terkait terhadap poin pelanggaran yang disusun. Karena itu sosialisasi poin pelanggaran perlu dilakukan diperuntukkan memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi poin pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Aturan disiplin dan poin pelanggaran yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala smpn hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga smpn, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai, dan pengurus komite smpn. Smpn perlu memastikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang butirbutir poin pelanggaran yang telah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi diperuntukkan orang tua siswa dan pengurus komite smpn dapat dilakukan dengan cara mengirimkan poin pelanggaran yang telah dihadirkan dalam bentuk tertulis kepada mereka.
Butirbutir poin pelanggaran smpn dapat dihadirkan dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding smpn dan/atau lokasilokasi strategis di lingkungan smpn agar dapat senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga smpn.
C. Penegakan Poin Pelanggaran
Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas poin pelanggaran yaitu pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak smpn dalam menegakkan poin pelanggaran yang telah disusun. Sebab betapapun baiknya poin pelanggaran tapi jika tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim smpn. Beberapa pertimbangan dalam penegakan poin pelanggaran dikemukakan berikut ini.
Disiplin dan poin pelanggaran smpn berlaku diperuntukkan semua unsur yang ada dismpn tidak terkecuali kepala smpn ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan smpn yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat.
Sikap, perilaku, dan tindakan kepala smpn, guru, dan warga smpn lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di smpn.
Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, siswa dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara.
Penegakan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada dismpn mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan.
Terhadap pelanggaranpelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
Penegakan poin pelanggaran terutama difokuskan pada upaya membantu siswa dan semua warga smpn diperuntukkan menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tatatertib tersebut.
Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tatatertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Siswa yang menerima sanksi harus dibantu memahami dan menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.
Sanksi penegakan tatatertib smpn dilakukan kepala smpn atau wakil kepala smpn urusan kesiswaan. Demi efektitas layanan BK di smpn guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan diperuntukkan pemberian sanksi terhadap siswa.
Penegakan tatatertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal smpn maupun di lingkungan luar smpn.
Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala smpn mengenai prosedurprosedur dan bentuk hukuman bagi siswa pelannggar disiplin dan poin pelanggaran,
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus (caseconference) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor smpn, pengurus OSIS, dan wakil komite smpn.
Eksekusi terhadap pelanggar tatatertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala smpn setelah semua upaya persuasi diperuntukkan perbaikan perilaku telah dilakukan secara maksimal.
Penghargaan dapat diberikan kepada warga smpn dalam rangka penegakan poin pelanggaran smpn seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun.
Orangtua siswa perlu diberikan pemhamanan tentang kebijakana smpn tentang kedisiplinan agar orang tua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga dapat memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan poin pelanggaran smpn.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar